Liputan Cerdas :
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen mengatasi kesenjangan. Solusi mengatasi kesenjangan ala Presiden Joko Widodo, yaitu dengan melakukan redistribusi aset.
Ma'ruf menjelaskan Presiden menginginkan agar aset terutama tanah tidak hanya dikuasai oleh kalangan konglomerat tapi juga diredistribusi terutama yang tidak terkelola dengan baik kepada masyarakat. Baik melalui koperasi, pesantren, maupun melalui berbagai kelembagaan.
"Tadi beliau (Presiden) memang agak trauma kalau kepada perorangan. Karena kalau perorangan itu dikhawatirkan nanti dijual lagi," kata Ma'ruf di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30 Maret).
Redistribusi lahan tersebut teknisnya nanti akan dijalankan pemerintah. Menurut Ma'ruf, Presiden sudah memegang sekitar 12,7 juta hektare lahan untuk diredistribukan.
Lahan tersebut didapatkan hasil mengambil lahan yang tidak terkelola dengan baik. Pemerintah, lanjut dia, nantinya akan menyeleksi lahan tersebut sebelum diredistribusikan.
"Syaratnya harus dikelola, bukan didiamkan atau dijual sehingga tidak ada tanah yang tidak terkelola," katanya.
Pembahasan mengatasi kesenjangan, menurut pengakuan Ma'ruf merupakan topik utama yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, siang tadi.
Selain membahas solusi mengatasi kesenjangan, dalam pertemuan, dibahas pula tentang kemitraan. Soal kemitraan, kata Ma'ruf, merupakan hal yang menarik. Sebab, bertujuan agar tidak terjadi benturan antara ekonomi lemah dan ekonomi kuat.
Ma'ruf menjelaskan Presiden ingin ada kemitraan antara konglomerat dan ekonomi lemah. Sehingga dapat saling membantu satu sama lain dan tidak terjadi kemarahan di kalangan pelaku ekonomi lemah dan tidak terjadi kecemburuan sosial.
"Beliau bertekad untuk menghilangkan masalah pokok. Kalau tidak diselesaikan sekarang itu akan terus berkembang menjadi beban negara sampai ke depan," ujarnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen mengatasi kesenjangan. Solusi mengatasi kesenjangan ala Presiden Joko Widodo, yaitu dengan melakukan redistribusi aset.
Ma'ruf menjelaskan Presiden menginginkan agar aset terutama tanah tidak hanya dikuasai oleh kalangan konglomerat tapi juga diredistribusi terutama yang tidak terkelola dengan baik kepada masyarakat. Baik melalui koperasi, pesantren, maupun melalui berbagai kelembagaan.
"Tadi beliau (Presiden) memang agak trauma kalau kepada perorangan. Karena kalau perorangan itu dikhawatirkan nanti dijual lagi," kata Ma'ruf di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30 Maret).
Redistribusi lahan tersebut teknisnya nanti akan dijalankan pemerintah. Menurut Ma'ruf, Presiden sudah memegang sekitar 12,7 juta hektare lahan untuk diredistribukan.
Lahan tersebut didapatkan hasil mengambil lahan yang tidak terkelola dengan baik. Pemerintah, lanjut dia, nantinya akan menyeleksi lahan tersebut sebelum diredistribusikan.
"Syaratnya harus dikelola, bukan didiamkan atau dijual sehingga tidak ada tanah yang tidak terkelola," katanya.
Pembahasan mengatasi kesenjangan, menurut pengakuan Ma'ruf merupakan topik utama yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, siang tadi.
Selain membahas solusi mengatasi kesenjangan, dalam pertemuan, dibahas pula tentang kemitraan. Soal kemitraan, kata Ma'ruf, merupakan hal yang menarik. Sebab, bertujuan agar tidak terjadi benturan antara ekonomi lemah dan ekonomi kuat.
Ma'ruf menjelaskan Presiden ingin ada kemitraan antara konglomerat dan ekonomi lemah. Sehingga dapat saling membantu satu sama lain dan tidak terjadi kemarahan di kalangan pelaku ekonomi lemah dan tidak terjadi kecemburuan sosial.
"Beliau bertekad untuk menghilangkan masalah pokok. Kalau tidak diselesaikan sekarang itu akan terus berkembang menjadi beban negara sampai ke depan," ujarnya.
Post a Comment